Rabu, 07/02/2018 09:30 WIB
Demiz: Stabilkan Harga Beras, Rantai Pasok Harus Dibenahi
Gudang beras
GARUT_DAKTACOM: Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan sistem rantai pasok atau distribusi pangan yang kurang tertata baik di Jawa Barat menjadi penyebab utama lonjakan harga pangan atau menghilangnya sejumlah komoditas pangan di pasaran. Belum lama ini, akibat lonjakan harga beras, pemerintah berencana mengimpor beras walaupun menjelang masa panen raya.
"Penyebab kenaikan harga substansinya ada di rantai pasok, ini yang harus dibenahi. Inilah penyebab masalah sejak puluhan tahun. Karena distribusi yang kurang tertata, akhirnya muncullah spekulan dan impor," kata Deddy Mizwar saat mendampingi Menteri Pertanian RI di Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Selasa (6/2).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, katanya, tengah memperkuat upaya pemantauan harga komoditas pangan di Jawa Barat. Hal ini dilakukan bersama sejumlah pihak lainnya untuk mengendalikan angka inflasi di Jawa Barat.
Jabarpun memiliki Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini terhadap kenaikan harga pangan di Jawa Barat yang diluncurkan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Provinsi Jawa Barat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Barat tahun lalu. Sistem peringatan dini ini terdapat pada aplikasi Portal Informasi Harga Pangan (Priangan) yang dapat diinstal masyarakat melalui Google Play Store pada smartphone.
Untuk memutus permasalahan tingginya harga pangan karena kurang pasokan, harus ditetapkan data yang valid. Contohnya, setiap harinya didapat data panen bahan pangan dari berbagai kecamatan, mulai dari jenis pangan, jumlah, hingga harganya.
"Contoh, nanti penyuluh pertanian melapor berapa panen padi, jagung, cabai, bulan ini. Panen di desa mana, nanti dikumpulkan datanya per kecamatan. Nanti ketahuan Jabar punya beras, jagung, cabai, berapa dan di mana saja. Harus terdata semua, termasuk ayam dan daging. Dengan data akurat dan bukan kira-kira, tidak akan ada spekulan," katanya.
Dengan adanya jaringan data yang tepat mengenai setiap hasil pangan di Jawa Barat, katanya, akan menghindari spekulasi kebutuhan impor yang tidak tepat, petani akan mendapat harga jual bahan pangan yang layak, dan harga pangan di pasaran terjamin stabil.
Rantai pasok dengan data yang belum valid, menyebabkan sejumlah pihak memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis. Biasanya pemerintah tidak mau mengambil risiko saat komoditas pangan harganya melonjak dan akhirnya memilih mengimpor bahan pangan.
"Kalau datanya valid, bisa saja jadinya tidak perlu impor. Makanya sekarang, untuk menghindari permasalahan itu, harus selalu ada data valid yang terukur secara real time. Kita bisa buat smart village yang bisa menyediakan data hasil pangannya tiap saat," katanya.
Campur tangan generasi muda dan akademisi dalam pertanian mutlak dibutuhkan untuk modernisasi pertanian di Jawa Barat. Karenanya, dibutuhkan regenerasi petani untuk mempertahankan kedaulatan pangan nasional, dimulai dengan mengubah keidentikan antara profesi petani dengan kemiskinan.
| Editor | : | |
| Sumber | : | jabarprov.go.id |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments