CIKARANG_DAKTACOM: Panwaslu Kabupaten Bekasi melihat ada kecenderungan masalah dalam coklit serentak untuk Pilgub Jabar 2018, khususnya di Kabupaten Bekasi. Jika dibiarkan, persoalan tersebut bisa berakibat pada akurasi data pemilih.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bachri, mengatakan kecenderungan masalah tersebut jika Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) menganggap sepele soal data warga. Karena biasanya, petugas pemutakhiran data pemilih merupakan ketua RT/RW setempat.

Jadi karena menganggap sudah kenal lingkungan dan warganya, akhirnya PPDP tidak turun ke lapangan. Jadi hanya di awalnya saja turun ke lapangan, padahal belum tentu seperti itu,” katanya pada Kamis (25/1/18).

“Itu cikal bakal data pemilih menjadi kurang bagus. Karena mungkin hanya 1-2 hari saja ke lapangan, selanjutnya karena menganggap sudah hapal jadi tidak turun lagi,” lanjutnya.

Oleh karena itu, lanjut Syaiful, menjadi tugas pengawas untuk memastikan PPDP turun ke lapangan.

“Pengawas ada yang mendampingi, tapi memang pengawas di kita ini baru sampai level desa. Hanya pengawasan kita tidak sampai 100 persen mendampingi (PPDP). Kita paling mengawasi secara random saja,” ungkapnya.

Namun yang perlu diperhatikan, lanjut dia, PPDP harus benar-benar memperhatikan data pemilih. Jika ada pemilih yang sudah meninggal dunia, atau masih berstatus TNI/Polri, maka harus dicoret.

“Begitu juga dengan pemilih pemula yang baru atau akan berusia 17 tahun saat Pilgub nanti harus dimasukan ke data pemilih. Atau, ada TNI/Polri yang akan pensiun saat pemungutan suara nanti juga harus dimasukan ke data,” ujarnya.

“Tapi sejauh ini belum ada laporan PPDP yang tidak turun ke lapangan. Karena juga memang baru beberapa hari pelaksanaan coklit serentak di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.