Panglima TNI : Pembangunan TNI AU Diarahkan Untuk Mencapai Air Supremacy
JAKARTA_DAKTACOM: Proyeksi pembangunan TNI AU diarahkan untuk dapat mencapai air supremacy dan air superiority. Sasaran yang ingin dicapai adalah kekuatan pemukul udara strategis untuk menghadapi dua trouble spots dalam bentuk komposit yang berisi pesawat-pesawat tempur multi-role dari generasi empat setengah.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat menyerahkan jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) kepada Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., S.Sos., M.M., dalam suatu upacara militer di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/1/2018).
Panglima TNI menambahkan bahwa pembangunan TNI Angkatan Udara juga diarahkan pada kemampuan mobilitas serta proyeksi kekuatan pada lingkup nasional, regional dan global. “Sistem pertahanan udara juga akan diintegrasikan dengan matra lainnya dalam suatu jaringan bertempur atau Network Centric Warfare (NCW). Pada pembangunan kekuatan selanjutnya juga akan mengaplikasikan konsep berperang dengan Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAV) yang berbasis satelit,” ungkapnya.
Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan bahwa tantangan tugas TNI AU ke depan tidaklah semakin ringan, namun dengan kebersamaan seluruh prajurit TNI AU akan mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa. “Kita harus bertekad membangun tentara yang profesional, disiplin, militan dan rendah hati, melalui profesionalisme, disiplin dan militan, menjadikan TNI hebat dalam segala medan tugas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI dalam rangka upaya pembinaan organisasi, sedangkan dari sisi pembinaan personel dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja sesuai dengan peran, tugas dan fungsi organisasi yang harus diembannya. “Sertijab merupakan kebutuhan organisasi guna memelihara momentum, performance dan tingkat kesegaran organisasi dalam mengemban tugas pokoknya,” ucapnya.
Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali kepada seluruh prajurit TNI bahwa memasuki tahun politik dan pesta demokrasi yang memberikan warna beragam dan bernuansa akan terjadinya konflik. “Untuk itu, prajurit TNI AU harus memegang teguh netralitasnya dari tingkat atas sampai satuan paling bawah,” tegasnya.
“Komitmen TNI memberikan perbantuan kepada Polri dalam pengamanan Pilkada serentak pada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, senantiasa harus mengutamakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Panglima TNI mengakhiri sambutannya.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait pengadaan pesawat pengganti F5 Tiger, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa sesuai dengan Renstra kedua tahun 2014-2019, TNI masih menunggu kedatangan pesawat pengganti F5 Tiger yang hampir satu setengah tahun sudah tidak diterbangkan lagi. “Selain pesawat tempur, rencananya TNI juga akan menambah Pesawat Transport dan Angkut Ringan serta Helikopter untuk TNI Angkatan Udara,” ujarnya.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menambahkan bahwa TNI AU akan menambah Radar Pertahanan Udara, dimana saat ini baru memiliki 20 Radar. “Kedepan akan ditambah lagi sebanyak 12 Radar, sehingga total semuanya 32 Radar. Semuanya itu telah masuk dalam Renstra kedua tahun 2014-2019,” katanya.
Editor | : | Dakta Administrator |
Sumber | : | Puspen TNI |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments