Selasa, 16/01/2018 07:45 WIB
Aturan Pajak E-commerce Fokus di Barang Impor
belanja online
JAKARTA_DAKTACOM: Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi kepabeanan maupun pajak, pihaknya memformulasikan aturan yang mengimbangi masuknya barang impor dari e-commerce luar negeri.
Di sisi pajak, pihaknya tengah berunding untuk menerapkan tarif PPh final yang lebih kecil bagi pengusaha UMKM yang bergerak di bidang e-commerce.
“Kami akan melakukan satu paket insentif seperti penurunan dari PPh final untuk usaha kecil menengah karena banyak sekali yang masuk di dalam e-commerce digital ini,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (15/1).
Kondisi tersebut untuk bisa meningkatkan daya kompetitif para pengusaha UMKM e-commerce terutama terhadap serbuan barang impor.
“Sehingga pelaku usaha kecil makin meningkat dan mampu memasukkan dirinya dalam platform digital dan kami juga bisa mengimbangi masuknya banyak sekali barang impor dari sisi konsumsi.
Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Arif Yanuar mengatakan, pihaknya akan melihat PP 46 terlebih dahulu dalam hal PPh final untuk UMKM e-commerce ini.
“Kalau PP 46 mau diturunkan (tarifnya), kami tinggal sesuaikan di kata-katanya saja bahwa ketentuan yang omzetnya sekian mengikuti PP. Kan ada wacana berubahan itu,” jelas dia.
Adapun dari sisi PPN, pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memberlakukan siapa yang akan menjadi wajib pungut (WAPU), tetapi pemerintah akan bermitra dengan satu pihak sebagai penyetor. “Kami tidak mengenal WAPU, tapi akan ada partnership di satu pihak yang membantu menyetorkan,” ujarnya.
Namun demikian, ia belum membeberkan lebih lanjut siapa yang akan dijadikan penyetor tersebut. Sebab, pemerintah harus terlebih dahulu duduk bersama dengan pihak terkait.
Sisi kepabeanan, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan bahwa pihaknya lebih mengatur dari sisi cross-border atau lintas negara. Untuk meringankan, kelihatannya semua barang dagangan e-commerce dari luar negeri yang dikirim ke Indonesia akan dikenai bea masuk agar ada kesetaraan dengan barang dari dalam negeri.
Saat ini, ada aturan di perpajakan bahwa barang kiriman impor dengan nilai sampai US$ 100 tidak dikenakan bea masuk oleh negara. “Ini pasti akan diseimbangkan,” kata Heru.
| Editor | : | |
| Sumber | : | kontan.co.id |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments