Senin, 15/01/2018 08:30 WIB
Terkait Kebijakan Impor Beras, Hajriyanto: Pemerintah Harus Jujur
Hajriyanto
KLATEN_DAKTACOM: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Langkah tersebut diambil pemerintah guna mengamankan kebutuhan pangan di Indonesia.
Menanggapi langkah tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengatakan, pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat terutama pada petani Indonesia atas kebijakan impor beras tersebut.
Hajriyanto menilai, jika pemerintah tidak segera menjelaskan alasan dilakukannya impor beras tersebut, maka kebijakan ini akan dipandang sebagai sebuah kebijakan yang tidak menguntungkan petani Indonesia.
“Karena dengan impor beras ini akan berdampak pada hasil pertanian yang didapat oleh petani Indonesia, dan juga akan berpengaruh dalam penjualan, karena akan selalu bersaing dengan beras-beras impor,” ujar Hajriyanto selepas menghadiri launching program gerakan petani bangkit yang diinisiasi Lazismu dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Klaten pada Ahad (14/1) di Klaten.
Kebijakan beras impor ini apabila tidak dikendalikan dengan baik akan menjatuhkan posisi pertanian Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memberikan penjelasan kepada para petani, jangan sampai dibalik kebijakan tersebut terdapat trik-trik yang bersifat politik, dan juga trik-trik yang sifatnya mencari keuntungan sesaat yang sebetulnya bukan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Indonesia apalagi petani Indonesia.
“Sering kali hal semacam ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu, salah satunya dalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019, dan alhasil pemerintah harus menjelaskan impor beras ini tidak ada hubungannya dengan tahun poltiik,” tegas Hajriyanto.
Selain itu, Hajriyanto berpesan agar pemerintah dapat menjelaskan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dibutuhkan petani Indonesia.
“Kita tunggu penjelasan dari pemerintah terkait kebijakan impor beras ini, apakah akan menguntungkan petani atau tidak, pemerintah harus jujur untuk hal ini,” pungkas Hajriyanto.
| Editor | : | |
| Sumber | : | muhammadiyah.or.id |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments