Senin, 15/01/2018 06:15 WIB
Permasalahan Data Harus Selesai Untuk Atasi Kisruh Beras
Ilustrasi Beras Oplosan
JAKARTA_DAKTACOM: Pengamat menilai ada beberapa permasalahan yang harus selesaikan dalam upaya memenuhi stok beras nasional.
Direktur Penelitian Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan permasalahan yang pertama adalah perbedaan data yang dimiliki antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). "Jika pemerintah ingin mengatasi masalah ini [kekurangan stok beras], pemerintah harus mempunyai kendali dalam stok beras," katanya baru-baru ini.
Menurut Faisal, Kemendag memiliki tekanan untuk mampu mengendalikan harga beras. Impor diakui sebagai jalan yang paling mudah dan paling cepat.
Tetapi, sebaiknya keputusan itu tidak diambil secara tiba-tiba. "Pemerintah perlu memastikan kebutuhan. Kalau mau impor, rencananya sudah disusun di awal tahun, tidak mendadak seperti ini," tuturnya.
Salah satu hambatan atau indikator sulitnya mengumpulkan data adalah keterbatasan dana untuk melakukan survei atas stok beras yang ada. Dia menyatakan pemerintah mestinya dapat mengikuti langkah-langkah yang diterapkan negara-negara ASEAN lainnya dalam mengendalikan komoditas pangan ini.
"Di negara lain, pemerintahnya mendapatkan data stok beras dari BUMN dan juga dari perusahaan swasta," terang Faisal.
Beberapa negara ASEAN, lanjutnya, mewajibkan distributor beras untuk melapor secara reguler tiap bulan. Langkah tersebut mampu menambah khazanah data pemerintah terkait untuk mengidentifikasi permasalahan dalam distribusi.
Sementara itu, Indonesia hanya memiliki data dari Perum Bulog yang menguasai 10% stok beras nasional. Artinya, pemerintah tidak memiliki data atas 90% stok beras.
Jumlah penduduk yang terus bertambah menjadi faktor lain yang berpengaruh dan mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras meningkatkan produksi beras tiap tahunnya. Apalagi, selalu ada lonjakan permintaan pada masa-masa tertentu, seperti Hari Raya dan masa liburan. Kenaikan permintaan biasanya membuat harga turut melambung.
Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), beras merupakan komoditas yang memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan dengan porsi 18,8% di perkotaan dan 24,52% di pedesaan. "Oleh karena itu, beras sangat rentan," imbuh Faisal.
| Editor | : | |
| Sumber | : | bisnis.com |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments