Jum'at, 05/01/2018 09:00 WIB
Pemerintah Bakal Tekan Angka Kemiskinan Hingga 10 Persen
Mensos Khofifah
BANDUG_DAKTACOM: Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 sebesar 9,5-10 persen atau turun dari 2017 yang dipatok 10,5 persen.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pada tahun 2017, Kemensos telah melakukan revolusi bantuan sosial dengan mengubah sistem tunai menjadi non tunai melalui kerjasama dengan Himpunan bank negara.
"Nah di 2018 ini, kami yakin perluasan penerima bansos non tunai dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dapat semakin menekan angka kemiskinan dan gini ratio," tutur Mensos dalam keterangan resminya di Bandung, Kamis (4/1)
Perluasan PKH dan BPNT dijadwalkan mulai Bulan Februari 2018. Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November. Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan. Setiap bulan KPM akan menerima Rp110.000 yang dapat ditukarkan beras dan telur.
"Di tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 Kabupaten/Kota. Saat ini sudah berjalan di 44 kota. Dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Bulan Oktober 2018 mampu mencapai 10 juta KPM," jelas Khofifah.
Adapun, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menjelaskan ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Salah satunya adalah program bantuan dari pemerintah, berupa beras untuk rakyat sejahtera (rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdampak positif terhadap menurunkan jumlah penduduk miskin.
“PKH juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Makanya, kami juga sangat mendukung jika penerima PKH ini ditingkatkan kembali di tahun depan,” tutur Suhariyanto.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan pelaksanaan PKH terus mengalami perbaikan dari sisi target dan realisasi. Hal ini terlihat dari realiasi anggaran bansos PKH dari tahun 2014 – 2017 yang rata-rata mencapai diatas 99 persen.
“Kerja keras seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan PKH tentu akan membuahkan hasil yang maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio”, ucap Harry.
Dia menambahkan tahun 2018, pemerintah telah menetapkan target sasaran PKH sebanyak 10 juta KPM. Target tersebut, menjadi pelecut bagi Kementerian Sosial untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan luas kepada seluruh KPM.
“Berbagai persiapan telah dilakukan, selain percepatan pencetakan kartu ATM juga rekruitmen Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PKH telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan mereka sudah mulai bekerja per 1 Januari 2018”, pungkasnya (MAT)
| Editor | : | |
| Sumber | : | jabarprov.go.id |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments