Nasional / Ekonomi /
Follow daktacom Like Like
Kamis, 01/01/1970 06:30 WIB

Pemerintah Buka Kerjasama Pengadaan Satelit 7.7 T

Ilustrasi satelit
Ilustrasi satelit
JAKARTA_DAKTACOM: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan kegiatan pre-market sounding proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) satelit multifungsi pemerintah. 
 
Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berencana melakukan pengadaan satelit multifungsi pemerintah dengan teknologi terbaru yaitu high throughput satellite.
 
Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp. 7,7 triliun dengan masa konsesi 15 tahun. Skema pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan layanan (availability payment) dan diberikan penjaminan pemerintah (government guarantee).  BKPM telah mengundang kurang lebih 100 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang perusahaan VSAT, perusahaan satelit, operator telekomunikasi, lembaga keuangan dan konsultan terkait. 
 
Beberapa perusahaan yang hadir dan tertarik antara lain Arianespace, Aerospace Industrial Development Taiwan, Aerospace Long-March International Trade Co. Ltd, Thales Indonesia, Anhui Sun Create Electronics Co., Ltd., PT Selindo Alpha, PT Iroda Mitra, PT Pasifik Satelit Nusantara, SES Network, PT Damai Persada Investama, China Telecom, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indosat Tbk, Telkomtelstra, Deloitte, PwC, Bank of China, Credit Agricole CIB, Citibank, China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) dan perwakilan atase perdagangan Amerika Serikat, Perancis dan Rusia.
 
Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan universal alias Universal Service Obligation (USO), Kementerian  bermaksud memberikan pelayanan akses komunikasi broadband pada wilayah-wilayah USO yang belum terlayani dan tidak terjangkau oleh layanan broadband terestrial. 
 
BP3TI telah melakukan identifikasi kebutuhan layanan dari titik-titik pelayanan pemerintah yang membutuhkan koneksi broadband seperti di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan serta  pemerintahan dalam negeri.  
 
Total jenderal, ada 149.000 titik lokasi layanan yang akan mendapatkan berkah satelit ini. Dari jumlah itu, titik terbanyak adalah untuk sekolah, yakni 93.900. Menyusul kantor pemerintahan, 47.900 titik. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Tamba Parulian Hutapea menyampaikan, pre-market sounding merupakan kegiatan BKPM untuk menawarkan proyek yang masuk dalam skema KPBU. 
 
“Kegiatan ini  tidak saja untuk memberikan informasi kepada calon investor tentang keberadaan proyek, tetapi juga sekaligus mendapatkan masukan (feedback) dari calon investor terhadap model investasi yang ditawarkan," ujarnya dalam rilis, Rabu (27/12). 
 
Plt. Direktur Penataan Sumber Daya Kementerian Kominfo Denny Setiawan menjelaskan, Indonesia sudah menggunakan satelit untuk komunikasi sejak tahun 1967 dan dilanjutkan untuk kegiatan siaran pada tahun 1974. Dengan jumlah lebih dari 17.000 pulau, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada fiber optik. 
 
"Seiring dengan meningkatnya kebutuhan instansi pemerintah, akses data yang ada tidak dapat memenuhi layanan dasar, sehingga saat ini dibutuhkan layanan pita lebar (broadband). Untuk itu satelit ini akan menyediakan layanan digital di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, pertahanan dan keamanan serta  pemerintahan dalam negeri," terangnya. 
Editor :
Sumber : kontan.co.id
- Dilihat 1998 Kali
Berita Terkait

0 Comments