JAKARTA_DAKTACOM: Himpunan profesional muslim lulusan Universitas Indonesia yang tergabung dalam SOLUSI UI (Solidaritas Muslim Alumni Universitas Indonesia) mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui  secara sepihak Yerusalem sebagai ibu Kota Israel. 

 

SOLUSI UI menuntut pemerintah Amerika Serikat mencabut  pernyataan yang konyol dan gegabah serta tak berdasar tersebut. Upaya pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem telah memicu kemarahaan umat Islam se dunia serta dapat menghancurkan upaya perdamaian yang tengah dilakukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

 

“Pengakuan sepihak Donald Trump adalah pernyataan orang yang tidak mengetahui  sejarah. Pernyataan  tersebut melukai hati rakyat Palestina dan hati umat Islam sedunia sekaligus memancing amarah dan ketidaksetabilan kawasan. Karena itu, untuk terciptanya keamanan dan perdamaian dunia yang abadi, kami umat Islam alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam SOLUSI UI, menuntut Donald Trump mencabut pengakuan sepihak yang tidak memiliki dasar ilmiah dan historis tersebut,” tegas Ketua Umum SOLUSI UI Sabrun Jamil kepada pers, Jum’at (8/12)  usai mengadakan diskusi masalah ekonomi sosial politik  dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di gedung Nusantara III, DPR RI. 

 

Pada kesempatan tersebut Sabrun Jamil didampingi Sekretaris Jenderal SOLUSI UI Eman Sulaeman Nasim dan perwakilan tokoh-tokoh muslim alumni UI antara lain Ahmad Ghufron, Ahmad Fitrianto, Andy Kosala, Iskandar Sulaeman dan Eka Shinta.

 

Lebih lanjut Sabrun Jamil menjelaskan,  saat Zionist internasional mengirimkan orang-orang Yahudi Eropa ke Palestina pada 1900-an, orang-oarang Yahudi di dalam Yerusalem atau Al Quds  jumlahnya sangat sedikit. Kurang dari 10 persen dari umat Islam  yang tinggal di Yerusalem. 

 

Yerusalem adalah tanah bangsa dan negara Palestina. Karena itu, apa yang dilakukan  Donald Trump terhadap Yerusalem merupakan suatu bentuk dukungan terhadap penjajahan Israel atas Palestina. Sekaligus tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

 

“Padahal PBB bersama negara-negara Islam tengah mengupayakan perdamaian yang abadi dari konflik Israel dengan bangsa dan negara  Palestina. Yakni Solusi perdamaian dengan dua negara. Solusi yang tepat dari penyelesaian Palestina dan Israel adalah Solusi  dua negara. Dimana Negara dan Rakyat Palestina hidup berdampingan dengan  bangsa Israel. Dengan tindakan ngawur  Donal Trump ini,  akan merusak proses perdamaian sekaligus juga mengancam kestabilan dan keamanan dunia,“ papar Sabrun Jamil.

 

Ditambahkan Sabrun Jamil, tindakan yang dilakukan Donald Trump terhadap Yerusalem merupakan bentuk pengalihan permasalahan dirinnya di Amerika Serikat. Sejak masa kampanye Donald Trump memiliki banyak masalah, dan masalaah itu perlahan-lahan mulai terbukti dan terkuak ke publik  sehingga popularitas nya di mata Rakyat Amerika Serikat turun. Hal ini secara otomatis mengurangi dukungan rakyat dan Parlemen Amerika serikat. 

 

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) SOLUSI UI Eman Sulaeman Nasim meminta Bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo tetap memegang teguh komitmen negara sesuai dengan amanat pembukaan Undang-undang Dasar (UUD)  1945, yakni menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi serta ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang adil dan beradab. 

 

Untuk itu Bangsa dan Rakyat Indonesia harus selalu   mendukung penuh perjuangan Rakyat dan Negara  Palestina sampai Israel dan pelindung utamanya, Amerika Serikat, bersama PBB dapat benar-benar mewujudkan  perdamaian melalui Solusi dua negara. Negara Palestina yang hidup sejahtera berdampingan dengan Israel.

 

Baik Sabrun Jamil maupun Eman Sulaeman Nasim mendukung sekaligus mengharapkan,  kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di pertemuan tingkat tinggi negara-negara konferensi Islam (OKI) yang diinisiasi Presiden Turki Erdogan dapat menyampaikan suara umat Islam di Indonesia dan dunia. Menolak pengakuan sepihak Donald Trump. Sekaligus menuntut agar Presiden Amerika Serikat ini  mencabut pengakuan tersebut sehingga Ibu Kota Israel tetap di Tel Aviv.