Kamis, 07/12/2017 08:15 WIB
DPRD: Mutasi Pejabat Berefek Buruk dalam Penyerapan Anggaran
CIKARANG_DAKTACOM: Rotasi dan Mutasi pejabat dinilai menjadi 'Hantu yang menakutkan' bagi sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris mengatakan sering dilakukannya rotasi dan mutasi yang dilakukan Bupati Neneng Hasanah Yasin membuat sejumlah pejabat menjadi 'takut' dan terkesan terlalu berhati-hati dalam melakukan kegiatannya hingga berdampak buruk pada penyerapan anggaran.
Ia mencontohkan, pejabat A mengusulkan anggaran pembahasan di DPRD hingga menjadi DPA tetapi setelah selesai justru diganti, pejabat yang baru terkadang tidak mau melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan alasan bukan usulannya, hal ini yang berakibat banyak kegiatan yang tidak terlaksana.
Pihaknya menyayangkan keputusan Bupati yang terlalu cepat melakukan Rotasi dan Mutasi bahkan kabarnya pada bulan Januari tahun 2018 akan ada sejumlah pejabat eselon II dan III yang dimutasi kembali.
"Penyusuan APBD 2018 telah selesai dibahas dengan jumlah Rp. 5,7 Triliun, maka biarkan pejabat yang melakukan kinerjanya sampai 1 tahun anggaran oleh karena itu jangan terburu-buru dirombak dan digantikan dengan orang baru," katanya pada Kamis (7/12).
Daris menambahkan, meski rotasi dan mutasi merupakan hak preogratif Bupati namun jika sering dilakukan akan berdampak negatif pada kinerja SKPD.
Sebagai DPRD yang memilki hak pengawasan, ia sering menanyakan kinerja kepala dinas terkait penyerapan anggaran, namun sayangnya banyak yang tidak mengetahui dengan alasan baru menjabat sebagai kepala dinas.
Meski begitu lagi-lagi ia mengakui jika DPRD tidak berhak mengintervensi rotasi dan mutasi karena hal itu merupakan kewenangan Bupati namun sebagai lembaga Legislatif, DPRD hanya sebatas memberikan saran dan rekomendasi untuk kemajuan kinerja Eksekutif.
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- Muhtadi: Hari Pahlawan Momen Perbaikan Nasib Veteran
- DPRD Kabupaten Bekasi Bahas KUA-PPAS APBD 2018
- Komisi I: Satpol PP Harus Segera Ajukan Anggaran Berantas THM
- Komisi III: Masyarakat Butuh Transportasi Massal yang Nyaman
- Komisi IV: Lahan LP2B Harus Dipertahankan
- Kursi DPRD Kabupaten Bekasi Terancam Tidak Bertambah
- Komisi III: Jalur CBL-Cikarang Jadi Tumpuan Warga
- Komisi IV: Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Belum Merata
- Komisi II Desak Pemkab Bekasi Tegas Terhadap THM
- DPRD: Bursa Kerja Tak Efektif Serap Pengangguran
0 Comments