Rabu, 06/12/2017 12:00 WIB
Komisi VII Kritisi Rencana Penyederhanaan Golongan Daya Listrik
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu
JAKARTA_DAKTACOM: Komisi VII DPR RI mengkritisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana kebijakan penggolongan daya listrik atau penyederhanaan golongan daya listrik tanpa terlebih dahulu membahasnya dengan Komisi VII DPR.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan di ruang rapat Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa (05/12).
"Sesuai UUD 1945 Pasal 33, Cabang produksi yang mengurusi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan seutuhnya untuk kepentingan rakyat. Artinya kalau ada sesuatu kami (DPR-red) diajak ngomong dulu," ujar Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu saat memimpin rapat kerja tersebut.
Gus menambahkan pihaknya mengetahui rencana pemerintah tersebut justru dari media masa yang mencoba meminta konfirmasinya. Namun karena tidak pernah mendengar rencana tersebut sebelumnya, maka Gus mengatakan tidak tahu tentang rencana tersebut. Menurut politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, sejatinya Menteri ESDM harus mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu kepada DPR sebelum akhirnya mempublikasikan ke media massa.
“Bahkan ketika saya reses dan mencoba mempertanyakan ke masyarakat tentang penyederhanaan golongan listrik yang artinya bagi masyarakat yang akan menambah daya listrik, tidak akan dikenai biaya tambah daya alias gratis. Namun mereka menilai itu hanya akal-akalan yang ujung-ujungnya untuk menaikan tariff listrik. Sebagaimana yang terjadi pada premium dan petralite kemarin,” papar Gus.
Menjawab hal tersebut, Jonan mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu masih sebatas diskusi, testing the water, apakah rakyat akan menerima atau tidak. Dengan kata lain itu menjadi bagian dari sebuah sosialisasi. Bahkan ketersediaan listriknya juga belum ada.
Jawaban Jonan tersebut langsung mendapat tanggapan dari beberapa anggota Komisi VII lainnya seperti Bambang Haryadi yang tidak setuju dengan ungkapan testing the water (tes ombak-red). Ia menilai rakyat bukan “kelinci percobaan” yang bisa seenaknya dilakukan uji coba.
“Saya kurang sependapat dengan ungkapan testing the water, rakyat jangan dijadikan kelinci percobaan, seperti nge-test suara politik, kita hargai rakyat Indonesia. Ini masalah ekonomi rakyat. Saya harap pak menteri mencabut ucapannya tadi, testing the water,” tegas Bambang.
Dalam paparannya, Menteri ESDM menjelaskan bahwa kementeriannya dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berencana akan melakukan program penyederhanaan golongan listrik. Rencana penyederhaan golongan pelanggan listrik hanya berlaku bagi pelanggan rumah tangga 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA akan naik menjadi 5.500 VA. Namun penyederhanaan itu nantinya tidak merubah tarif listrik per kWh. Saat ini tarif listrik per kWh pada rentang tersebut berada pada harga Rp 1.467,28 per kWh.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments