Rabu, 22/11/2017 07:00 WIB
RUU Kebidanan Penting untuk Tingkatkan Pelayanan
Junaidi Auly
JAKARTA_DAKTACOM: Anggota Badan Legislasi DPR RI Ahmad Junaidi Auly mengemukakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan ini disusun dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bidan, mutu pelayanan kebidanan, memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“RUU Kebidanan ini momentum untuk perbaikan terkait landasan yuridis yang ada saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketentuan mengenai profesi bidan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum dari profesi bidan maupun masyarakat itu sendiri”
Anggota legislator dari Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa “RUU Kebidanan begitu urgensi, karena keberadaan bidan dapat mendukung pemenuhan pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.
“Bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan nyatanya masih memiliki berbagai permasalahan dilapangan, misalnya masih cukup tingginya angka kematian ibu dan anak, persebaran bidan yang belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah terpencil di Indonesia,” lanjut anggota Badan Legislasi dan Komisi XI DPR RI ini.
“Berbagai permasalahan tersebut tentunya perlu ditunjuang dengan perbaikan aturan-aturan yang jelas, untuk itu RUU Kebidanan dapat menjadi solusi terkait berbagai permasalahan yang terjadi.”
Selanjutnya alumnus IPB ini menekankan juga pada pentingnya pengelolaan bidan khususnya pada sisi pemerataan.
"Upaya pemerataan ini selain memperhatikan kebutuhan masyarakat, juga harus diperhatikan kepentingan bidan itu sendiri, jika hal tersebut tidak diperhatikan maka pemerataan tentu akan sulit terwujud.” Kata anggota Panja Baleg Kebidanan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
“Dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Kebidanan ini fraksi kami berpendapat bahwa pemerintah harus memperjelas dan mempertegas dengan suatu aturan untuk kejelasan wewenang bidan sehingga tidak tumpang tindih dengan tenaga kesehatan lainnya, berharap dengan kejelasan tersebut nantinya akan memberi rasa aman bagi pasien dan juga bagi bidan itu sendiri" tutup Junaidi.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Rilis DPP PKS |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments