Kamis, 16/11/2017 10:45 WIB
BKSAP Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya
Anak anak Muslim Rohingya
JAKARTA_DAKTACOM: Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyesalkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. ASEAN hanya menyinggung masalah Rohingya sangat normatif dan tidak ada langkah-langkah konkrit.
"ASEAN mengadakan kegiatan KTT sangat formalistik, berjarak dan 'bebas nilai', situasi ini tercermin dari perhatian mereka yang minim terhadap urusan etnis Rohingya meski saat ini terus terusir dari Rakhine,” ungkap Rofi dalam keterangan persnya, Rabu (15/11).
Sebagaimana diwartakan kantor berita Reuters, naskah awal komunike bersama hasil KTT ASEAN dilaporkan tidak sekali pun mencantumkan kata “Rohingya” sebagai sebutan untuk etnis Muslim korban kekerasan militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
"Charter Asean memang menuangkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Namun hal tersebut tidak berarti abai atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar," kritisinya.
Ia menjelaskan, belum lama ini Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Rohingya yang meminta militer Myanmar menghentikan proses genosida terhadap etnis Rohingya. Maka sudah sepantasnya, ASEAN menjadikan sikap tersebut sebagai panduan dalam mengambil kebijakan. Tapi apa yang terjadi selama ini justru sangat memprihatinkan dan jauh dari langkah-langkah konkrit.
"ASEAN nampak dingin dalam menanggapi persoalan Rohingya, padahal disana ada permasalahan hak asasi manusia dan solidaritas yang rendah di Negara Myanmar,” tegasnya.
Legislator asal Jawa Timur ini juga melihat usaha diplomatik Indonesia untuk mendorong negara ASEAN lainnya ternyata belum membuahkan hasil. Skema 4 + Plus satu yang di dorong oleh Pemerintah Indonesia terhadap kekerasan etnis di rakhine dianggap angin lalu oleh Myanmar.
Empat formula tersebut yakni menjunjung perdamaian dan stabilitas di wilayah Rakhine, proteksi untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang suku dan agama, menahan diri secara maksimal dan tak menggunakan kekerasan, serta akses kepada sistem perlindungan kemanusiaan. Adapun "plus 1" adalah implementasi dari rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State di Persatuan Bangsa Bangsa yang dipimpin oleh Kofi Annan.
"Padahal, Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong isu ini sebagai salah satu prioritas bahasan, karena forum tersebut sarana yang sangat tepat untuk menegaskan sikap Indonesia dan langkah serius Pemerintahan Myanmar," pungkasnya.
DPR sendiri, lanjutnya, melalui diplomasi parlemen senantiasa mendorong persoalan Rohingya secara komprehensif di forum-forum International. Diantaranya, dalam sidang Executive Council pertama Perkumpulan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), di Phnom Penh, Kamboja, 2-3 Oktober 2017.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments