Parlemen / DPR RI /
Follow daktacom Like Like
Kamis, 09/11/2017 11:45 WIB

Pemerintah Didorong Jalankan UU PPMI Secara Serius

ilustrasi TKI Indonesia
ilustrasi TKI Indonesia
JAKARTA_DAKTACOM: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendorong pemerintah untuk menjalankan secara serius Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Pasalnya, regulasi yang baru disahkan DPR ini diharapkan dapat menjamin perbaikan hidup pekerja migran.
 
“Ini adalah produk baru DPR RI yang secara integral melindungi pekerja Indonesia di luar negeri. Makanya, kita dorong pemerintah untuk menjalankannya secara serius,” kata Fahri saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11).
 
Wakil Ketua Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu membandingkan tenaga kerja Indonesia dengan yang asal Filipina. Menurutnya, jenis tenaga kerja yang dikirim Filipina itu bukan domestik, tetapi tenaga kerja profesional seperti manager hotel dan sebagainya.
 
“Filipina melihat ini sebagai peluang, sehingga betul-betul diaspora (penyebaran) para pekerja yang ahli, karena pendidikan dan sebagainya,” tambah Fahri.
 
Fahri berharap, masa depan tenaga kerja Indonesia dengan adanya UU PPMI ini, juga harus melompat untuk melihat peluang bekerja di luar Indonesia. Bukan hanya karena ketiadaan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
 
“Tapi suatu bisnis profesional dari negara untuk mengirimkan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerka di luar negeri, dan menghasilkan lebih banyak devisa, remitansi dan sebagainya itu di dalam negeri dikelola secara serius,” imbuh Fahri.
 
Fahri menyebutkan negara-negara yang mempunyai profesional sangat tinggi nilainya. Hal itu terlihat dari angka sumbangan saat terjadi tsunami di Aceh dulu, yakni Amerika Serikat dan Qatar. Menurutnya, orang Indonesia di Qatar bekerja di perusahaan-perusahaan minyak dan gas, sehingga gaji rata-rata nya sangat tinggi.
 
“Mereka yang bekerja di Qatar itu kaya-kaya, sehingga kalau mereka menyumbang, mengalahkan yang lain-lainnya,” tambahnya lagi.
 
Fahri yang juga pernah menjadi Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) itu mengatakan, sama dengan kasus Filipina dan Indonesia. Para pekerja asal Filipina adalah gaji manager, yang merupakan gaji profesional tingat tinggi. Sementara pekerja asal Indonesia rata-rata adalah pekerja rumah tangga atau domestik worker yang gajinya rendah.
 
“Nah tentunya ke depan, harus ada asistansi yang lebih luas, agar jenis tenaga kerja yang akan kita kirim, dan hasil-hasil dari remitensinya itu dikelola secara lebih baik,’ dorong politisi asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu.
Editor : Azeza Ibrahim
Sumber : dpr.go.id
- Dilihat 51 Kali
Berita Terkait

0 Comments