YOGYAKARTA_DAKTACOM: Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Pengembangan Kapasitas dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) pada tanggal 24 hingga 26 Oktober 2017 di Hotel Grand Quality Yogyakarta.

 

Kegiatan yang diikuti oleh 75 perwakilan PTM tersebut bertujuan untuk mengedukasi tentang bahaya korupsi, upaya itu dilakukan melalui perguruan tinggi karena memiliki kapasitas untuk membentuk mahasiswa. Peserta dalam kegiatan itu ialah para dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

 

Disampaikan Lincolin Asryad, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mengatakan bahwa korupsi bukan hanya extraordinary crime, melainkan kejahatan yang sudah menggurita sehingga penanganannya susah dilakukan.

 

“Walau susah untuk dihilangkan, tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk mengurangi. Kita harus bersama-sama untuk memberantas korupsi, upaya itu harus dijadikan gerakan,” tegas Lincolin dalam sambutan acara pembukaan workshop pada Selasa (24/10).

 

Lebih lanjut Lincolin menyampaikan bahwa perihal pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat terkait, tapi masyarakat juga harus aktif, termasuk mahasiswa untuk ikut serta.

 

“Oleh karena itu kita sebagai masyarakat juga harus aktif melakukan pemerangan korupsi itu. Korupsi itu jelek sekali untuk moral dan perekonomian. Korupsi yang terus menerus dapat mematahkan sendi ekonomi bangsa kita,” ucapnya. 

 

Kemudian Saut Situmorang, Pimpinan KPK mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peran untuk mengubah perilaku pada generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, ia menilai bahwa Muhammadiyah melalui 179 PTM yang dimiliki, bisa berkontribusi untuk membentuk para mahasiswa.

 

“Korupsi itu ada kaitannya dengan leadership, maka di perguruan tinggi inilah bisa dibentuk jiwa kepemimpinan para generasi muda agar mampu menjadi pemimpin yang baik dan amanah,” ungkapnya.

 

Saut melanjutkan bahwa tujuan KPK dibentuk ialah untuk menciptakan kesejahteraan dan menciptakan daya saing.

 

“Saat ini korupsi sudah memasuki banyak tempat, hal ini yang menyebabkan kesejahteraan kita tak kunjung terwujud. Juga keadaan ini membuat kita kehilangan daya saing, jika terus seperti ini, Indonesia akan kalah,” ujarnya.