Nasional / Sosial /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 24/10/2017 07:15 WIB

Profesional Indonesia Anggap Pergaulan Bebas dan LGBT Menyalahi Moral

konferensi pers survei Alvara
konferensi pers survei Alvara
JAKARTA_DAKTACOM: Alvara Research Center melakukan survei terkait dengan sikap dan pandangan di kalangan profesional Indonesia, baik profesional yang bekerja di wilayah swasta ataupun yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
Survei tersebut melibatkan 1200 responden yang tersebar di enam kota besar di Indonesia: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Survei dilaksanakan dari 10 September sampai 5 Oktober 2017.
 
Direktur Alvara Research Center Hasanuddin Ali menjelaskan, tujuan dilakanakannya survei ini adalah untuk mengukur sikap dan pandangan keagamaan di kalangan profesional Indonesia.
 
“Survei ini sebenarnya ingin memotret pola keberagamaan profesional di Indonesia,” kata Hasan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Senin (23/10).
 
Berikut hasil lengkap surveinya:
 
Persepsi Terhadap Ormas Islam
 
Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Front Pembela Islam (FPI) merupakan tiga ormas Islam yang paling dikenal di kalangan profesional Indonesia, semua responden yang menjadi responden mengenal ketiga ormas tersebut. Ormas Islam yang populer berikutnya adalah LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dengan popularitas 63,4 persen dan 49,1 persen.
 
Citra sebagai ormas yang berdakwah dengan santun, menghormati budaya lokal, toleran, mengusung Islam yang rahmatan lil ‘alamin, ajarannya cocok dengan kondisi di Indonesia, dan menghargai perbedaan melekat pada NU dan Muhammadiyah. Citra sebagai ormas yang ajarannya keras dan kaku paling dekat dengan HTI dan FPI. Sedangkan citra sebagai ormas yang mengusung syariat Islam lebih dekat ke MTA, LDII, HTI, dan FPI.
 
Profesional Indonesia paling dekat dengan ormas NU; 40,6 persen profesional Indonesia mengaku berafiliasi terhadap NU dan 20,7 persen dari total responden mengaku menjadi anggota NU. Ormas Muhammadiyah berada di urutan kedua dengan jumlah responden yang berafiliasi sebesar 13,3 persen dan 7,8 persen responden mengaku sebagai anggotanya.
 
Persepsi Terhadap Isu Sosial Keagamaan
 
Temuan survei menunjukkan mayoritas profesional menilai salah secara moral terhadap pergaulan bebas (96,3 persen ), LGBT (93,6 persen), dan prostitusi di lokalisasi (89,4 persen). Selanjutnya, anggapan salah secara moral juga cukup tinggi pada clubbing (86,3 persen) dan nikah beda agama (81,2 persen). Yang menarik, anggapan tidak salah secara moral cukup tinggi pada dua isu sosial yaitu poligami (40,2 persen) dan perceraian (41,5 persen).
 
Sentimen keagaamaan cukup tinggi di kalangan profesional Indonesia. Hal ini tercermin dari pilihan lebih memilih membantu Palestina dibanding membantu Indonesia Timur jika ada bencana yang bersamaan terjadi di Palestina dan Indonesia Timur pada ekskalasi dan waktu yang sama.
 
Ada sebanyak 34,4 persen profesional menyatakan lebih memilih membantu Palestina, meskipun 56,1 persen profesional lebih memilih untuk membantu Indonesia Timur karena merasa sesama warga negara Indonesia. Jika dibedah lebih dalam berdasarkan kategori instansi, profesional yang memilih membantu Palestina tertinggi adalah PNS (40,5 persen), diikuti oleh Swasta (37,3 persen) dan BUMN (27,1 persen). 
 
Persepsi Terhadap Relasi Agama dan Negara
 
Survei ini menghasilkan temuan yang menarik terutama terkait persepsi terhadap relasi agama dan negara. Relasi agama dan negara yang diukur dalam riset ini antara lain persepsi terhadap pemimpin nonmuslim, persepsi terhadap perda syariah, ideologi negara, negara Islam dan juga khilafah.
 
Pertama, secara umum cukup banyak profesional muda yang tidak mendukung pemimpin nonmuslim (29,7 persen), terutama PNS. Jika dibandingkan dengan kategori lainnya, PNS memiliki angka tidak mendukung tertinggi terhadap pemimpin nonmuslim yang dipilih secara demokratis. Profesional berikutnya yang tidak mendukung pimpinan nonmuslim adalah kategori swasta dan BUMN di angka yang sama yaitu 25,9 persen, lebih rendah dibandingkan PNS (31,3 persen).
 
Kedua, dalam aspek penerapan perda syariah di berbagai daerah ada perbedaan pandangan yang cukup signifikan terhadap tingkat persetujuan antara profesional PNS dan swasta dengan profesional BUMN. Sebanyak 27,6 persen profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat untuk mengakomodir penganut agama mayoritas; PNS yang mendukung perda syariah ada sebanyak 35,3 persen dan swasta sebesar 36,6 persen. Profesional yang menyatakan tidak tepat karena membahayakan keutuhan NKRI ada sebesar 45,1 persen.
 
Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Mayoritas profesional 84,5 persen menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang tepat untuk Negara Indonesia, sedangkan 15,5 persen menyatakan ideologi Islam yang lebih tepat. PNS yang menyatakan ideologi Islam lebih tepat ada sebesar 19,4 persen, persentase ini tentunya cukup besar, lebih besar dibanding kategori swasta (9,1 persen) dan BUMN (18,1 persen).
 
Keempat, adalah relasi antara bentuk negara Islam dengan implementasi keislaman secara kaffah. 29.6 persen profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah. Namun jika dipersempit lagi dengan khilafah sebagai bentuk negara mereka yang setuju dengan khilafah ada sebanyak 16.0 persen, dan sebanyak 84.0 persen menyatakan bahwa bentuk negara yang ideal untuk Indonesia adalah NKRI.
 
Kelima, adalah jihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah. Mayoritas profesional tidak setuju untuk berjihad menegakkan negara Islam/khilafah, namun yang setuju untuk berjihad jumlahnya juga cukup besar (19,6 persen).
 
Persentase PNS yang siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah cukup besar, lebih besar dibanding swasta dan BUMN. Persentase profesional kelas menengah (SEC A2, SEC B, SEC C) yang siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah lebih besar dibanding kelas atas (A1).
Editor :
Sumber : nu.or.id
- Dilihat 2149 Kali
Berita Terkait

0 Comments