BANDUNG_DAKTACOM: Dalam rangka menindaklanjuti terkait permasalahan keberadaan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMA/SMK di Kota Bekasi yang hingga saat ini belum juag dibangun, Hari ini, Kamis (12/10) Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie, Ketua MKKS SMA, Mawar, Ketua MKKS SMK, Made mendatangai Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

 

Selain membahas soal pembangunan unit sekolah baru, pihak Pemkot Bekasi juga membahas persoalan aturan pemberian bantuan Dana Keuangan Khusus (DKK) pada tahun 2018 kepada siswa SMA/SMK, serta membahas proses penyerahan aset ke pihak provinsi.

 

"Alhamdulillah, bersama Disdik Kota Bekasi, MKKS Kota Bekasi dan Disdik Provinsi telah berdiskusi bersama. Pada prinsipnya kita akan menjalankan amanah konstitusi, terkait aset yang akan diserah terimakan ke pihak provinsi segera kita lakukan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari. Lalu untuk Dana Keuangan Khusus yang akan diberikan oleh Pemkot Bekasi, kepada pihak Provinsi sudah dibahas juga dan sudah ada acuannya," ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu. 

 

Ia juga mengatakan perihal nasib USB yang hingga saat ini belum memiliki gedung sekolah, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan dan pembangunan segera dilaksanakan. 

 

"Tadi sudah disampaikan, dan sudah dianggarkan, secepatnya akan di bangun," tambah Syaikhu. 

 

Ditempat yang sama Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan pihaknya juga sangat mengapresiasikan Dana Keuangan Khusus yang akan diberikan oleh Pemkot Bekasi kepada provinsi. 

 

"Apresiasi kepada Pemerintah Kota Bekasi yang telah peduli terhadap dunia pendidikan dengan memberikan DKK kepada siswa SMA dan SMK baik negeri maupun swasta. Untuk aturannya sudah ada di kami," jelas Ahmad Hadadi. 

 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie mengatakan terkait persoalan yang selama ini terjadi di Kota Bekasi pihak Pemerintah Kota Bekasi terus memperjuangkan nasib anak-anak yang bersekolah di USB untuk mendapatkan gedung sekolah yang layak meskipun secara pengelolaan SMAN dan SMKN sudah di Provinsi Jawa Barat. 

 

"Kita perjuangkan anak-anak kita, guru dan kepala sekolah agar segera mendapatkan fasilitas yang layak. Syukurlah hari ini sudah ada titik terang," tutup Ali Fauzie.