Selasa, 10/10/2017 06:00 WIB
Indeks Ketimpangan Ekonomi Sudah Masuk Lampu Kuning
Ilustrasi kemiskinan
JAKARTA_DAKTACOM: Tiga tahun Pemerintahan Jokowi, ternyata capaian indeks gini sudah memasuki lampu kuning. Saat ini indeks gini mencapai 0,39. Ketimpangan pun masih terus terjadi.
Pertumbuhan ekonomi belum menciptakan lapangan kerja yang luas dan ekonomi nasional masih dikuasai segelintir orang.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (9/10).
“Itu adalah warning bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang. Satu persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional. Kalau ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemburuan sosial yang lebih dalam.”
Ditambahkan Anggota F-Gerindra ini, pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencetak 40 ribu kesempatan kerja.
Menurut Heri, ini angka yang amat rendah. Padahal, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.
Di sisi lain, Indonesia adalah negara dengan populasi usia muda dan produktif yang besar. Jumlah warga negara yang berumur di bawah 40 tahun sebesar 60 persen.
Mereka adalah warga negara yang punya energi besar. Bila pemerintah gagal menanganinya dengan baik—diberikan pendidikan yang baik dan pekerjaan yang layak—maka itu bisa jadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Energi besar tapi tak mampu ditangani dengan layak.
Dalam perspektif politik, lanjut politisi dari dapil Jabar IV ini, potensi manusia Indonesia yang terdidik dan hak-hak ekonominya yang terpenuhi dengan baik, bisa menyetabilkan kondisi politik di Tanah Air. Masyarakat pun jadi lebih bahagia, tenang, dan damai.
“Tapi, jika pendidikannya terabaikan sebagaimana data yang ada, yaitu rata-rata hanya di bawah 8 tahun (SMP), maka sudah pasti mereka bisa terjebak pada hal-hal yang tidak produktif,” ujar Heri.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments