NEW YORK_DAKTACOM:  Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mencekal tujuh perwira Republik Demokratik Kongo yang menimbulkan "resiko nyata" dengan melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, kata sebuah laporan, Rabu.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa misi Perserikatan Bangsa Bangsa di negara itu telah memeriksa 124 komandan militer dan polisi dan mendapati tujuh perwira tidak memenuhi standar kebijakan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa.

Para perwira dan unit yang mereka perintah tidak akan menerima bantuan dari MONUSCO --yang memiliki 20 ribu personel-- seperti transportasi, bahan bakar, ransum dan pelatihan, menurut laporan resmi yang diperoleh AFP.

MONUSCO tidak akan melakukan operasi bersama dengan unit-unit itu, katanya.

Ketujuh orang tersebut "dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan ... berdasarkan latar belakang mereka dan karena adanya alasan kuat untuk meyakini bahwa ada resiko nyata dari penerima yang dimaksud melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia", kata laporan itu.

Tidak ada perincian lebih lanjut tentang tujuh perwira itu -- termasuk apakah mereka merupakan anggota angkatan bersenjata atau polisi nasional -- yang tersedia.

Langkah untuk mencekal mereka bisa memperburuk ketegangan antara misi Perserikatan Bangsa Bangsa dan Presiden Joseph Kabila, yang telah menyerukan penarikan pasukan Perserikan Bangsa Bangsa dalam jumlah besar.

Ban diusulkan pada Januari mengurangi 2.000 prajurit MONUSCO, misi perdamaian terbesar Perserikatan Bangsa Bangsa yang didirikan 15 tahun yang lalu.

MONUSCO telah menangguhkan kerja sama dengan militer Kongo dalam kampanye melawan pemberontak Hutu di timur setelah penunjukan dua jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi untuk melakukan operasi itu.

Perserikatan Bangsa Bangsa telah menuntut agar kedua jenderal itu dipecat, tapi Kinshasa menolak.

Selama beberapa tahun terakhir kelompok hak asasi manusia dan tim penyelidik Perserikatan Bangsa Bangsa telah mendokumentasikan beberapa kasus serangan terhadap warga sipil oleh pasukan Kongo, termasuk meluasnya kasus perkosaan, terutama di bagian timur DR Kongo.

Para pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa mendorong untuk pelucutan senjata puluhan kelompok pemberontak dan sempalan setelah dua dasawarsa konflik di Kongo timur, sebagian besar didorong oleh perdagangan mineral yang menguntungkan.***



Editor   : Imran Nasution