BURUNDDI_DAKTACOM: Kantor kepresidenan Burundi membantah kudeta yang diumumkan oleh perwira senior militer Mayor Jenderal Godefroid Niyombare pada Rabu (13/5). Menurut pemerintahan Presiden Pierre Nkurunziza, pengumuman tersebut hanyalah "lelucon."

Niyombare merupakan mantan kepala intelijen yang dipecat oleh Nkurunziza pada Februari lalu. Ketika Nkurunziza tengah berada di luar negeri untuk menghadiri KTT Afrika, Niyombare mengumumkan penolakan terhadap Nkurunziza dan pembubaran pemerintahannya di barak militer di ibukota.

Penolakan  Niyombare ini berdasarkan langkah Nkurunziza berupaya mencalonkan diri kembali sebagai presiden setelah dua periode menjabat. Langkah ini merupakan sebuah pelanggaran konstitusi.

Saat mengumumkan kudeta, Niyombare, yang pernah menjabat sebagai duta besar untuk Kenya, dikelilingi oleh beberapa perwira senior lainnya di tentara dan polisi, termasuk seorang mantan menteri pertahanan Burundi.

"Mengenai arogansi Presiden Nkurunziza yang bertentangan dengan masyarakat internasional yang menyarankannya untuk menghormati konstitusi dan perjanjian perdamaian Arusha, dengan ini komite kerukunan nasional memutuskan: Presiden Nkurunziza diberhentikan, pemerintahnya dibubarkan," kata Niyombare, dikutip dari Reuters, Rabu (13/5).

Lebih dari 20 orang telah tewas di negara Afrika tengah yang miskin ini sejak aksi protes dan kerusuhan dimulai lebih dari dua pekan lalu.

Para demonstran mengatakan upaya Nkurunziza untuk kembali menjabat selama lima tahun ke depan melanggar batas jabatan dua periode dalam konstitusi. Langkah ini juga melanggar kesepakatan damai Arusha, yang berakhir dengan perang sipil pada 2005 yang menewaskan 300 ribu orang.

Para pemimpin Afrika Timur dan pejabat dari Afrika Selatan bertemu di ibukota komersial Tanzania, Dar es Salaam, untuk membahas krisis yang tengah terjadi di Burundi, wilayah yang memiliki sejarah konflik etnis.

Lebih dari 50 ribu orang melarikan diri dari Burundi ke negara-negara tetangga. Badan pengungsi PBB, UNHCR memperkirakan pengungsi dari negara ini dapat terus bertambah hingga 300 ribu orang jika konflik dalam negeri tak juga usai.