Selasa, 26/09/2017 06:30 WIB
Komisi III Lakukan Fit and Proper Test Anggota Komnas HAM
fit and proper test komisioner Komnas HAM
JAKARTA_DAKTACOM: Komisi III DPR RI, hari ini, Senin (23/9) memulai proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) hasil seleksi dari Panitia Seleksi (Pansel).
Tahapan pertama tes yang dilakukan para peserta yaitu membuat makalah mengenai Komnas HAM dengan waktu satu jam. “Hari ini para peserta diberi waktu satu jam untuk membuat makalah dan selanjutnya mengambil jadwal untuk melakukan fit and proper test,” ungkap anggota Komisi III Kahar Muzakir di ruang rapat Komisi III, Senayan, Jakarta.
Tahap selanjutnya, anggota Komisi III akan mendalami setiap makalah yang dibuat para peserta. “Kami akan melakukan pendalaman atas makalah yang telah dibuat. Dari makalah yang dibuat ini kita bisa melihat seberapa jauh wawasan mereka tentang HAM serta bagaimana langkah mereka memperbaiki Komnas HAM,” katanya.
Lebih lanjut politisi partai Golkar itu mengatakan, tujuan dari uji kelayakan dan kepatutan ini untuk meningkatkan kualitas Komnas HAM. “Kami cari yang memimiliki pengetahuan sekaligus memiliki integritas dalam menegakkan nilai-nilai konstitusional,” tegasnya seraya mengatakan banyak pasal yang mengatur tentang HAM maka kehadiran Komnas HAM dalam perspektif konstitusional sangat penting.
Adapun nama-nama yang mengikuti fit and properst test tersebut ialah Ahmad Taufik Damanik, Amiruddin, Atonio Pradjasto Hardojo, Arimbi Heroepoetri, Beka Ulung Hapsara, Bunyan Saptomo, Hairansyah, Judhariksawan, Mohammad Choirun Anam, Munafrizal Manan, Roichatul Aswidah, Sandrayati Moniaga, Donsang Frishka Simanjuntak, dan Sri Lestari Wahyuningroem.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Komisi I Prihatin Tenggelamnya Tank TNI AD
- Ketua DPR Minta Langkah Ekstra Atasi Predator Anak dan Remaja
- Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
- Heri: Rupiah Melemah, Asumsi Makro Bisa Berubah
- Sukamta: Soal Pelarangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945
- DPR Menentang Penghapusan Regulasi Syarat TKA di Sektor Migas
- Cara Pemerintah Kejar Pajak Dinilai Kian Tak Realistis
- Rencana Pemerintah Susun Regulasi Pesantren Dinilai Ingkari Semangat Otda
- Irjen Pol Heru Winarko Diharapkan Tingkatkan Kinerja BNN
- Pemerintah Diminta Lebih Bijak Berantas Hoaks
- Pemerintah Diminta Jamin Pasokan BBM Subsidi
- Aparat Diminta Tindak Lanjuti Informasi Masuknya Narkoba dari China
- Komisi VII: Kenaikan Harga BBM Ancam APBN 2018
- Fahri: Jangan Ada yang Berbuat Zalim ke Ustad Abdul Somad
- Ketua DPR Tegaskan Jihad Melawan Narkoba
0 Comments