Senin, 28/08/2017 11:00 WIB
Kebijakan Upah Murah Dinilai Gagal Perbaiki Ekonomi
Ilustrasi Penolakan Upah Murah
JAKARTA_DAKTACOM: Kebijakan pemerintah tentang upah murah yang tertuang pada PP Nomor 78 Tahun 2015 ternyata tidak membuahkan hasil yang baik. Awalnya dikehendaki bisa memperbaiki ekonomi justru malah menjadi blunder bagi negara ini pada peningkatan kualitas perbaikan ekonomi rakyat terutama pada kemampuan daya beli.
Anggota DPR Komisi IX, Adang Sudrajat meminta dengan tegas kepada pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja agar meninjau ulang PP nomor 78 Tahun 2015. Dia meminta agar pemerintah bisa segera mengakhiri kebijakan tersebut.
“Saya melihat, pemerintah hendak memacu perbaikan iklim investasi di segala bidang, namun pada kenyataanya, PP Nomor 78 Tahun 2015 malah mengakibatkan para investor banyak menahan diri untuk berinvestasi,” papar Politisi dari F PKS Adang Sudrajat, Senin (28/8).
Adang menambahkan, sejak peraturan pemerintah tahun 2015 tentang pengupahan ini diberlakukan, gini rasio semakin besar. Masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah mengalami penurunan daya beli yang sangat drastis. Penurunan daya beli ini terjadi begitu cepat, sehingga banyak menimbulkan kekahwatiran para pengusaha dan pemodal untuk menjalankan usaha produksi maupun investasi. Kekahwatiran ini lebih didasari pada pengembalian biaya investasi yang terancam tidak tercapai.
Faktanya pada dua tahun terakhir, pembangunan infrastruktur besar dan permanen banyak terlihat di berbagai daerah. Namun kenyataannya, iklim usaha yang diwarnai daya beli masyarakat yang rendah dan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi dengan indeks internasional, PPP (purchasing power parity) 1US$ dan 2 US$.
“Tahun 2016, Bank Dunia menghitung bahwa 7,4 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 1 per hari dan 49 persen di bawah PPP US$ 2 per hari. Ini menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Indonesia di garis kemiskinan dengan indeks 2 dollar,” jelas Adang.
Selanjutnya, legislator daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini menguraikan, PP tentang upah yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2015 ini telah banyak menuai kecaman terutama kaum buruh.
Adang menilai, PP tentang upah ini terlalu “over estimate”. Pasalnya, menurut dia, pemerintah menganggap PP No 78 Tahun 2015 ini merupakan terobosan baru dalam regulasi pengupahan. Trobosan yang dimaksud adalah, adanya formula kenaikan upah minimum yang membuat kenaikan upah minimum setiap tahunnya menjadi baku dimana persentase kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.
“Saya menela’ah, bahwa kebijakan pemerintah tentang pengupahan ini telah memberi ruang luas bagi para pengusaha untuk memberikan upah murah. Karena kenyataan yang terjadi adalah, munculnya dampak multiefek termasuk stagnasi perekonomian secara menyeluruh. Oleh Karena itu, Pemerintah perlu meninjau secara detail dan serius semua regulasi tentang upah ini”, jelasnya.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments