Senin, 21/08/2017 07:00 WIB
Utang Pemerintah Terus Bertambah
Ilustrasi Utang Negara
JAKARTA_DAKTACOM: Nilai utang pemerintah pusat sampai akhir Juli 2017 telah mencapai angka Rp 3.779,98 triliun. Jumlah itu naik Rp 73,47 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.706,52 triliun.
Meski pemerintah mengklaim rasio utang masih sehat, namun pemerintah perlu berhati-hati merealisasikan pinjaman tersebut. Sebab masih ada kemungkinan nilai utang pemerintah seiring dengan membengkaknya defisit anggaran dan tidak tercapainya penerimaan pajak. Apalagi saat ini masih ada risiko ketidakpastian global.
Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, nilai utang tersebut didominasi surat berharga negara (SBN) sebesar 80,6% atau Rp 3.045 triliun. Sedangkan 19,4% sisanya atau Rp 734,98 triliun berupa penarikan pinjaman.
Kenaikan utang berasal dari penerbitan SBN neto mencapai Rp 65,50 triliun. Lalu, penarikan pinjaman neto mencapai Rp 7,96 triliun. "Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial," ujar keterangan tertulis DJPPR, Minggu (20/8).
Dengan menggunakan asumsi PDB dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 13.613 triliun maka rasio total outstanding utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Juli 2017 adalah sebesar 27,77% dari PDB.
Angka itu masih lebih rendah dibanding dengan rasio utang Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Brazil, dan India serta negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang di atas 40%. Rasio utang pemerintah juga masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60% dari PDB. Dan masih lebih rendah dibandingkan target pemerintah hingga akhir tahun yang sebesar 28,9% dari PDB.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, utang merupakan konsekuensi dari belanja-belanja yang diprioritaskan untuk mengejar banyaknya ketertinggalan.
"Indikator pembangunan yang kami inginkan, maupun menjadikan republik ini semakin kuat, itulah konsekuensinya. Kami terus kelola secara baik," ujarnya, Jumat (18/8).
Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi bilang, untuk menjaga rasio utang tetap aman, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.
"Kedua, memperlambat akselerasi utang jika dimungkinkan," katanya, Ahad (20/8). Perencanaan utang perlu lebih matang karena tahun depan defisit anggaran Rp 399,24 triliun.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Kontan.co.id |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments