Kamis, 10/08/2017 10:30 WIB
FIA UI Gelar Seminar Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota
DEPOK_DAKTACOM: Ibu Kota yang hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan & keamanan bukanlah sektor unggulan yang memiliki kemampuan yang kuat menarik dan mendorong sektor ekonomi lainnya.
Demikian disampaikan oleh Yayat Supriatna, Pengamat Perkotaan dalam Seminar Nasional Pro-Kontra Pemindahan Ibukota Negara yang diselenggarakan oleh Klaster Riset Democracy and Local Governance (DeLoGo), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia di Kampus UI Depok.
Lebih lanjut menurut Yayat, kontribusi sektor jasa pemerintahan dan keamanan terhadap PDB nasional lebih kecil dari 5% yaitu hanya 3.88% dan terhadap PDBR DKI sekitar 5%. Sehingga jika Ibu Kota baru berfungsi hanya sebagai pusat pemerintahan dan keamanan maka sektor ini bukanlah sektor unggulan yang memiliki kemampuan menarik (lokomotif) dan mendorong ekonomi sektor lainnya karena koefisein penarik dan pendorong sektor jasa pemerintahan dan keamanan lebih kecil dari angka satu, atau koefisiennya di bawah nilai rata-rata sektor nasional.
Selain Yayat, Seminar Nasional Pro-Kontra Pemindahan Ibukota Negara ini juga menampilkan Andrinof Chaniago (Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015); H. M. Riban Satia (Walikota Palangka Raya 2008-2018); serta Eddy Hussy (Ketua Bidang Properti APINDO).
Sebagai moderator dalam Seminar Nasional ini adalah Teguh Kurniawan (Ahli Tata Kelola Pemerintahan FIA UI). Penyelenggaraan Seminar Nasional ini merupakan kontribusi perguruan tinggi dalam memfasilitasi diskusi antara pakar, birokrat, pengamat, akademisi, dan praktisi terkait rencana pemindahan ibukota negara.
Sehingga melalui Seminar Nasional ini diharapkan dapat memberikan analisis, masukan, dan perspektif dari para pembicara dan peserta atas rencana pemindahan ibukota negara.
Klaster Riset Democracy and Local Governance (DeLoGo) merupakan salah satu klaster riset yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia memiliki fokus kajian yang berkaitan dengan isu-isu penyelenggaraan pemerintahan daerah secara luas, termasuk di dalamnya hubungan antara pemerintah daerah dengan stakeholders.
Berangkat dari paradigma governance yang mengutamakan keterlibatan banyak pihak, kajian-kajian yang dilakukan oleh klaster riset DeLoGo tidak berfokus pada pemerintah daerah sebagai aktor tunggal, melainkan hubungan dengan pemangku kepentingan lain seperti masyarakat, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
Reporter | : | |
Editor | : |
- RESMI DILANTIK, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS AKSI RELAWAN MANDIRI HIMPUNAN ALUMNI IPB MASA BAKTI 2024-2029
- BAZNAS Berikan Rekomendasi Izin Pembentukan Bagi LAZ Al-Kahfi Peduli
- Jangan Sampai Dideportasi, Ini Cara Bikin Visa Wisata ke Luar Negeri
- Obsatar Sinaga Pimpin ICMI Jabar Seusai Terpilih Dalam Muswil
- Peresmian Kampung Zakat Desa Bersinar Uwemalingku (beriman, bersinergi, dan berkarya)
- Anter Bantuan Hewan Ternak Pakai Perahu Eretan, Bukti Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
- Program Tebar Sarung dan Mukena: Menjawab Keperluan Jiwa para Korban Semeru
- Dana Muktamar IV Wahdah Islamiyah Sebagian Dialihkan untuk Korban Bencana
- Himpunan Alumni IPB Salurkan Bantuan Kemanusiaan Terdampak Erupsi Semeru
- Bentuk Apresiasi, IFI Gelar Indonesia Fundraising Award 2021
- Meriah, Sahabat Yatim Indonesia Rayakan Milad Laznas Ke-12 Tahun
- REI DPD Jabar dan Komisariat Bekasi Beri Santunan dan Sebar Wakaf 1000 Mushaf Al Quran
- HA-E IPB Serahkan Donasi untuk Masyarakat Terdampak Bencana di NTT dan NTB
- Human Initiative Miliki 4 Program Bukber
- Terima Donasi Kembali, BAZNAS Akan Salurkan Bagi Warga Terdampak Pandemi
0 Comments